Minggu, 16 Februari 2014

MESKIPUN MISKIN TIAP HARI MAKAN DI RESTORAN

Aku memutuskan untuk pulang ke Banyuwangi setelah mendapatkan uang 124 ribu hasil kerja selama satu bulan lebih. Entah kenapa perasaanku untuk pulang begitu kuat, namun bukan untuk menjenguk keluarga melainkan hanya ingin pulang saja. 

Sesampainya di kampung, aku minta ijin kepada bapak untuk pinjam motor bututnya karena ingin main ke rumah Imam Baidowi, teman lama SMA ku dulu. Rumahnya lumayan jauh, sekitar sekitar 30 km dari rumah. Aku putuskan untuk berangkat kesana pagi-pagi sekali biar nanti ketika pulang tidak larut malam.

Namun ketika sesampainya di rumah Imam aku tidak berhasil menjumpainya. Katanya orang tuanya Imam bekerja di sebuah restoran di Bali bersama Irul Ihsan yang juga teman SMA ku. 

Wah...kok bisa ya mereka bekerja di restoran? tanyaku penasaran kepada orang tuanya Imam. 
Lalu mereka menerangkan bahwa Imam hanya training selama tiga bulan dan setelah itu harus keluar dari restoran tersebut. Mereka menyarankan agar aku menyusul Imam ke Bali agar nanti ketika dia selesai trainingnya aku bisa masuk menggantikannya. 

Tanpa pikir panjang aku meminta alamat Imam dan ternyata dia tinggal di dekatnya Kuta. Aku simpan rapat-rapat alamatnya Imam dan bergegas minta ijin pulang ke orang tuanya Imam. 

Pak aku akan ke Bali lagi bekerja? itulah kalimat pertama yang aku sampaikan kepada bapak ku ketika aku menginjakkan kakiku di rumah. 

Lha kamu kan baru sehari di rumah, kenapa ke Bali lagi? kata bapak ku terheran-heran yang ketika itu sedang duduk berdua makan malam bersama ibuku.

Aku jelaskan kepada mereka bahwa aku akan bekerja di restoran dengan gaji yang agak besar. Mungkin dengan bekerja disitu aku bisa menabung untuk bisa kuliah. Aku katakan kepada mereka bahwa aku hanya minta doa setiap selesai shalat fardu dan mereka mengijinkan aku untuk ke Bali lagi esok hari.

Malam itu aku berkemas dan merasa sangat senang karena bisa bekerja bersama teman-teman ku sewaktu SMA dulu. Bayanganku sudah menerawang indahnya Pantai Kuta, membayangkan betapa senangnya aku bisa bertemu lagi bersama mereka.

bersambung.....ngantuk banget!!

   

Rabu, 09 Oktober 2013

Cinta Lama Bersemi Kembali

Sudah lama tidak membuka blog. Rencana mau aktif lagi kl sudah menyelesaikan Bab 5 Disertasi...i will come back to you soon!!

Kamis, 01 Agustus 2013

HAK BERAGAMA DALAM SPEKTRUM HUKUM INDONESIA

Nelson Mandela pernah mengatakan; ‘jika kamu berkata dengan bahasa yang mereka mengerti, nalar mereka akan berusaha memahaminya. Namun jika kamu berkata dengan bahasa mereka sendiri, mereka akan meresapinya dari lubuk hati mereka yang paling dalam’.

Argumentasi Mandela tersebut kiranya sangat relevan untuk mengkaji persoalan hak beragama yang hingga kini masih menyisakan ruang kontroversi. Wacana universalisme dan relativisme hak beragama belum tuntas karena kompleksitas pemikiran dan kondisi sosial masyarakat di berbagai negara yang beragam. Begitu juga dengan kondisi hak beragama di Indonesia yang seakan menjadi anomali demokrasi pasca reformasi. Semakin hari kian banyak penyerangan terhadap sekte-sekte keagamaan yang dianggap menyimpang. Selain kurang tegasnya pemerintah,  persoalan tersebut juga diperburuk dengan wacana hak beragama yang seakan meminimalisir dimensi hukum Indonesia, yakni hanya berkutat pada konstitusi dan instrumen internasional.

Realitas spektrum hukum di Indonesia lebih luas, mencakup hukum yang bersumber dari agama dan kebiasaan yang juga sangat mungkin implementasinya melampaui jurisdiksi kedua hukum tersebut. Tidak semua orang mengenal pasal-pasal hukum nasional dan internasional tentang hak beragama. Mereka lebih dekat dengan agama dan akrab dengan kebiasaan di masyarakat untuk menyelesaikan persoalan hukum. Jadi sangatlah naïf jika hukum Indonesia modern hanya mengeksplorasi instrumen internasional dan mengabaikan dimensi-dimensi hukum lainnya yang masih berkembang di masyarakat.

Berangkat dari wacana tersebut, tulisan ini berusaha menguji argumentasi Mandela dengan menggali spektrum hukum Indonesia yang bersumber dari agama dan kebiasaan di masyarakat untuk menyeimbangkan sistem hukum Indonesia mengenai hak beragama.

Hukum Islam
Dimensi Hukum Islam tidak bisa diabaikan dalam diskursus hak beragama di Indonesia meskipun dalam aturan hukum nasional jurisdiksinya tidak menyinggung persoalan tersebut. Meskipun keberadaan dan kebijakan dari institusi-institusi keagamaan pemerintah dan non pemerintah tidak mengikat secara hukum namun kandungan moralitasnya bisa lebih kuat mengikat masyarakat. Terkait dengan hal ini, ada dua kesalahan mendasar dari perspektif masyarakat mengenai keberadaan institusi-institusi tersebut dalam kaitannya dengan hak beragama di Indonesia.

Pertama, pihak-pihak pendukung hak beragama versi instrumen internasional seakan mengabaikan peran institusi keagamaan tersebut. Dari berbagai laporan kehidupan beragama dan kekerasan atas nama agama, institusi-institusi tersebut seperti dianaktirikan dan terus menjadi sasaran kritik. Di lain pihak, perlawanan institusi-institusi keagamaan tersebut juga semakin keras ketika dipinggirkan. Di tahap inilah spektrum penerapan hak beragama semakin melebar dan sangat mungkin sulit diwujudkan. Hal ini disebabkan penerapan sebuah aturan tidak bisa lepas dari konteks kehidupan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial yang berada didalamnya. Jika spektrum tersebut terus berlangsung maka bisa mengamputasi hak beragama dan mengancam hak minoritas agama.  

Kedua, institusi-institusi keagamaan tersebut juga berkutat pada tataran yurisprudensi Hukum Islam (fikih) tentang hak beragama yang tentu saja mempunyai spektrum hukum sangat luas. Sayangnya pilihan hukum terhadap fikih yang mereka lakukan jatuh pada tafsir keagamaan yang cenderung keras dan berlawanan dengan hak beragama. Padahal Al Quran dan Hadits sebagai grundnorm Hukum Islam juga mempunyai dimensi humanisme yang melindungi hak beragama bagi siapapun.

Misalnya, Surat An Nisa (94) menegaskan bahwa siapapun yang mengucapkan ‘salam’ kepada umat Islam maka tidak bisa dikategorikan sebagai kafir apalagi dibunuh. Ayat ini ditegaskan lagi dengan Hadits yang juga menyatakan bahwa siapapun yang melakukan shalat seperti umat Muslim pada umumnya, yakni dengan menghadap Kiblat maka mereka adalah juga Muslim yang harus punya hak seperti umat Islam. Ibnu Hazm, seorang ilmuan Islam yang hidup di era Dinasti Umayyah juga menyatakan bahwa siapa saja yang mengucapkan kalimat syahadat menjadi Muslim.

Jadi, siapapun yang mempunyai penafsiran keagamaan yang berbeda dengan Islam mainstream, mereka sejatinya adalah Muslim yang seharusnya mempunyai hak yang sama dengan umat Islam pada umumnya. Perbedaan penafsiran sudah lama terjadi di kalangan umat Islam dan tidak perlu dimusuhi melainkan dilihat sebagai khazanah Islam.

Kebiasan Masyarakat
Dimensi kebiasaan masyarakat menjadi sangat penting mengingat selama ini penyerangan terhadap minoritas agama juga terjadi di masyarakat-masyarakat pinggiran. Sangat besar kemungkinannya mereka tidak mengenal substansi hak beragama di Konstitusi dan instrumen internasional. Pengenalan instrumen internasional mengenai hak beragama tanpa mengetahui kebiasaan yang terjadi di masyarakat justru bisa dilihat sebagai sebuah pemaksaan dan ancaman. Pada akhirnya model pendekatan ini justru menciptakan spektrum hak beragama antara masyarakat dan pegiat hak asasi manusia.

Kita harus akui bahwa sistem hukum di Indonesia sejak era Belanda hingga kini hanya berubah dalam tataran teknis, yakni penulisan aturan dalam bentuk perundang-undangan. Pada dasarnya substansi hukum kebiasaan masih terus tumbuh di masyarakat. Cara-cara penyelesaian hukum tidak selalu berakhir di pengadilan melainkan hanya pada tingkatan konsensus di masyarakat. Jadi kurang arif jika kita hanya mengatakan sebuah penyerangan terhadap sebuah kelompok keagamaan adalah murni sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini disebabkan karena persoalan pelanggaran terhadap hak beragama hanya dilihat dari perspektif positivistik yang mengacu pada aturan tertulis. Para pihak yang terlibat dalam proses konsensus lebih sering dilupakan. Selain itu pusaran perspektif penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia hanya berhenti di ranah tanggungjawab negara.

Mengacu pada argumentasi diatas, berkutat pada tataran instrumen internasional sama halnya dengan mengembalikan hukum Indonesia ke era penjajahan, menganaktirikan dimensi hukum lain seperti kebiasaan di masyarakat dan hukum dari agama. Padahal jika kita ingin melindungi minoritas agama yang dianggap menyimpang, tentu akan lebih mudah jika kita menggali hak beragama yang ada di agama tersebut. Kemudian jika kita ingin meredam kekerasan yang terjadi, sudah sepatutnya kita menelusuri kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam menyelesaikan sebuah persoalan.

Sebuah penyesaian hukum di Indonesia tidak hanya dimaksudkan untuk memidanakan sebuah tindakan yang berlawanan dengan hukum melainkan juga mengembalikan kondisi sosial yang sudah rusak terkait dengan adanya konflik tersebut. Tentu konsep ini merupakan penyimpangan dari konsep hak asasi manusia internasional yang lebih menekankan perlindungan terhadap individu. Indonesia mempunyai sistem hukum yang berbeda dan akan lebih baik jika kita bisa menggalinya agar masyarakat bisa meresapi hak beragama dari lubuk hati mereka yang paling dalam.